ZONA INTEGRITAS AREA III

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

 .

Tujuan

Penataan  Sistem  Manajemen  Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk meningkatkan Profesionalisme SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang WBK/WBBM (Membangun Manusia dan Sistem)

 

Target

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatkan Displin, Efektifitas dan Profesinalitas Sumber Daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menuju WBK/WBBM.

 

Upaya yang Dilakukan

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai, sesuai ketentuan organisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berdasarkan hasil analisa kerja, telah membuat perencanaan kebutuhan pegawai dan memeta jabatan kebutuhan pegawai dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan analisa beban kerja.
2. Mutasi internal, dalam melakukan pengembangan pegawai, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah pula membuat pola mutasi internal dalam pengembangan karir pegawai untuk kemajuan instansi, maka dilakukan Rapat baperjakat dan dibahas tentang mutase internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membuat Analisa Diklat dan Kebijakan Bintek untuk pengembangan kompetensi pegawai, kemudian untuk mendapatkan pegawai yang perlu diikutkan untuk pelatihan kepegawaian berikutnya.
4. Penetapan kinerja secara individu, sebelum Pembangunan Zona Integritas keperluankepegawaian itu dilakukan setahun sekali, namun setelah adanya Zona Integritas, pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan setiap hari dengan tugas-tugas masing-masing dan ditanda tangani oleh atasannya.
5. Sistem informasi kepegawaian (SIKEP), dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerapkan aplikasi SIKEP, hal ini diperlukan untuk mengetahui kelengkapan dari pegawai yang bersangkutan

 

PENILAIAN					Dokumen
A.	PENGUNGKIT
	I.	PEMENUHAN
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
				a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Link eviden
				b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Link eviden
				c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Link eviden
			ii	Pola Mutasi Internal
				a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Link eviden
				b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Link eviden
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Link eviden
			iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
				a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Link eviden
				b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Link eviden
				c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Link eviden
				d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Link eviden
				e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Link eviden
				f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Link eviden
			iv	Penetapan Kinerja Individu
				a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Link eviden
				b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Link eviden
				c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Link eviden
				d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Link eviden
			v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
				a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Link eviden
			vi	Sistem Informasi Kepegawaian
				a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Link eviden
	II.	REFORM (30)
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			i	Kinerja Individu
				a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	Link eviden
			ii	Assessment Pegawai
				a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Link eviden
			iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai
				a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Link eviden