ZONA INTEGRITAS AREA V

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

 .

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

 .

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
3. Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan.
4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang.

 .

Upaya yang Dilakukan

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Gratifikasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan pengendalian gratifikasi berupa Pemasangan CCTV di titik pandang baik area luar maupun di dalam gedung kantor. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga melaksanakan Public Campaign berupa pemasangan banner dan pengumuman berupa audio yang diputar tiap dua jam yang bertemakan anti korupsi dan tolak gratifikasi serta Public Campaign di Situs Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan di media sosial seperti di akun instagram Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Sebagai wujud dari Program SPIP, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan dilaksanakan juga pengawasan rutin internal oleh Hakim Pengawasan Bidang yang dilaksaksanakan di lingkungan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

3. Pengaduan Masyarakat

Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan pengaduan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan PTSP dengan petugas yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta di dukung dengan fasilitas berupa Ruang Pengaduan, TV Media, Komputer yang terkoneksi dengan internet, kotak saran dan SMS Center.

4. Whistle Blowing System (WBS)

Dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) atau yang lebih kita kenal Sistem Pengaduan yang berbasis online,  Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menggunakan aplikasi milik Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung yaitu Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan memiliki Akun pribadi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).     

5. Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan kerja PT Riau, Pimpinan telah membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh Hakim Tinggi, Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

 .

PENILAIAN					Dokumen
A.	PENGUNGKIT
	I.	PEMENUHAN
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Pengendalian Gratifikasi
				a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Link eviden
				b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Link eviden
			ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Link eviden
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Link eviden
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Link eviden
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Link eviden
			iii	Pengaduan Masyarakat
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Link eviden
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Link eviden
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Link eviden
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Link eviden
			iv	Whistle-Blowing System
				a. Whistle Blowing System telah diterapkan	Link eviden
				b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Link eviden
				c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Link eviden
			v	Penanganan Benturan Kepentingan
				a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Link eviden
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Link eviden
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Link eviden
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Link eviden
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Link eviden
	II.	REFORM (30)
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Mekanisme Pengendalian
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Link eviden
			ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Link eviden
			iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Link eviden
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Link eviden