Copy of Header Website (1).svg

Surat Edaran MARI

KategoriFolders/Files

 Tahun 1951

(0/2)

 Tahun 1952

(0/1)

 Tahun 1953

(0/2)

 Tahun 1954

(0/2)

 Tahun 1955

(0/2)

 Tahun 1957

(0/1)

 Tahun 1958

(0/1)

 Tahun 1959

(0/4)

 Tahun 1960

(0/6)

 Tahun 1961

(0/6)

 Tahun 1962

(0/5)

 Tahun 1963

(0/4)

 Tahun 1964

(0/9)

 Tahun 1965

(0/4)

 Tahun 1966

(0/6)

 Tahun 1967

(0/3)

 Tahun 1968

(0/5)

 Tahun 1969

(0/16)

 Tahun 1970

(0/8)

 Tahun 1971

(0/4)

 Tahun 1972

(0/5)

 Tahun 1973

(0/8)

 Tahun 1974

(0/4)

 Tahun 1975

(0/5)

 Tahun 1976

(0/5)

 Tahun 1977

(0/3)

 Tahun 1978

(0/2)

 Tahun 1979

(0/2)

 Tahun 1980

(0/6)

 Tahun 1981

(0/2)

 Tahun 1982

(0/1)

 Tahun 1983

(0/25)

 Tahun 1984

(0/8)

 Tahun 1985

(0/13)

 Tahun 1986

(0/4)

 Tahun 1987

(0/8)

 Tahun 1988

(0/6)

 Tahun 1989

(0/4)

 Tahun 1990

(0/5)

 Tahun 1991

(0/2)

 Tahun 1992

(0/6)

 Tahun 1993

(0/6)

 Tahun 1994

(0/6)

 Tahun 1995

(0/1)

 Tahun 1996

(0/7)

 Tahun 1997

(0/1)

 Tahun 1998

(0/4)

 Tahun 1999

(0/2)

 Tahun 2000

(0/3)

 Tahun 2001

(0/7)

 Tahun 2002

(0/5)

 Tahun 2003

(0/4)

 Tahun 2004

(0/3)

 Tahun 2005

(0/10)

 Tahun 2006

(0/1)

 Tahun 2007

(0/3)

 Tahun 2008

(0/14)

 Tahun 2009

(0/14)

 Tahun 2010

(0/14)

 Tahun 2011

(0/8)

 Tahun 2012

(0/7)

 Tahun 2013

(0/3)

 Tahun 2014

(0/7)

 Tahun 2015

(0/3)

 Tahun 2016

(0/4)

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MA TAHUN TENTANG FILE
NO. 6 2011 PEMBINAAN HAKIM NON PALU Download
NO. 5 2011 PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN Download
NO. 2 2011 PENGELOLAAN UANG BIAYA PERKARA Download
NO. 1 2011 PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN Download
NO. 14 2010 Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasidan
Peninjauan Kembali
Download
NO. 13 2010 PEMBUATAN SOP (STANDARD OPERATION PROCEDURE) Download
NO. 11 2010 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SEMA NO. 06 TAHUN 2005 DAN NO. 07 TAHUN 2005 TENTANG PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Download
NO. 10 2010 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Download
NO. 9 2010 LARANGAN MEMBERI PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN Download
NO. 8 2010 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SEMA NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI BADAN ARBITRASE SYARI'AH Download
NO. 6 2010 INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN Download
NO. 5 2010 TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN Download
NO. 3 2010 PENERIMAAN TAMU Download
NO. 2 2010 PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN Download
NO. 1 2010 PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI Download
NO. 14 2009 PEMBINAAN PERSONIL HAKIM Download
NO. 13 2009 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI Download
NO. 10 2009 PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI Download
NO. 31A 2015 PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BUA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Download

Surat Keputusan MARI

KategoriFolders/Files

 Tahun 2000

(0/1)

 Tahun 2001

(0/1)

 Tahun 2002

(0/1)

 Tahun 2003

(0/5)

 Tahun 2004

(0/10)

 Tahun 2005

(0/13)

 Tahun 2006

(0/45)

 Tahun 2007

(0/39)

 Tahun 2008

(0/20)

 Tahun 2009

(0/19)

 Tahun 2010

(0/121)

 Tahun 2011

(0/111)

 Tahun 2012

(0/108)

 Tahun 2013

(0/17)

 Tahun 2014

(0/18)

 Tahun 2015

(0/19)

 Tahun 2016

(0/22)

 Tahun 2017

(0/5)

 

 

 

 

KEPUTUSAN MA TAHUN TENTANG FILE
NO. 1-144 2011 PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI D1 PENGADILAN Download
NO. 22 2011 Pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura. Download
NO. 191 2010 PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG, PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Download
NO. 130 2010 PEMBENTUKAN PILOT COURT MEDIASI Download
NO. 107 2010 PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA PUSAT MEDIASI AR-RANIRY SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI Download
NO. 27 2010 KURIKULUM MATERI PELATIHAN MENGENAI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN UNTUK PELATIH Download
NO. 70 2008 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGRI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERDA DI BAWAHNYA Download
NO. 40 2008 PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN TERSANGKA MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, DKK DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Download
NO. 39 2008 PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN TERSANGKA Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd bin MATTAYANG, DKK DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Download
NO. 38 2008 PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN TERSANGKA Hj. HIDAYAT NURTHALIB, S.Pd, M.Si binti H. ABD. SAMAD, DKK DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Download
NO. 28 2008 PENUNJUKAN TIM REVISI BUKU SISTEM PERADILAN INDONESIA Download
NO. 26 2008 TIM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Download
NO. 22 2008 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PERDATA AGAMA MAHKAMAH AGUNG Rl Download
NO. 12 2008 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN Dl PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Download
NO. 11 2008 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA H. ATJO BABO BIN BADU als. ATJO BABO DAN KAWAN-KAWAN Download
NO. 3 2008 PENUNJUKAN PENGARAH PELAKSANA RAPAT KOORDINASI NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN JAJARAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Download
NO. 215 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM Download
NO. 213 2007 PENUNJUKAN KOORDINATOR SISTIM DI PENGADILAN-PENGADILAN PERCONTOHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK "GOOD GOVERNANCE IN THE INDONESIAN JUDICIARY" (TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTIM PERADILAN DI INDONESIA) Download
NO. 212 2007 TIM PENGAJAR, TIM PERUMUS MATERI, DAN COURSE MANAGERS DALAM PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN YANG DIADAKAN OLEH "GOOD GOVERNANCE IN THE INDONESIAN JUDICIARY" Download
NO. 207 2007 PENUNJUKAN TIM PENELITIAN PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI Download
NO. 206 2007 TIM PENELITI PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI Download
NO. 205 2007 PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERSANGKA EDO MIKO ARNANDO bin SUKRI DAN KAWAN-KAWAN Download
NO. 144 2007 KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN Download

PERMA

 

KategoriFolders/Files

 Tahun 2000

(0/2)

 Tahun 2001

(0/1)

 Tahun 2002

(0/3)

 Tahun 2003

(0/0)

 Tahun 2004

(0/1)

 Tahun 2005

(0/2)

 Tahun 2006

(0/1)

 Tahun 2007

(0/1)

 Tahun 2008

(0/3)

 Tahun 2009

(0/4)

 Tahun 2010

(0/1)

 Tahun 2011

(0/2)

 Tahun 2012

(0/6)

 Tahun 2013

(0/3)

 Tahun 2014

(0/5)

 Tahun 2015

(0/7)

 Tahun 2016

(0/14)

 Tahun 2017

(0/2)

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEARTURAN MA TAHUN TENTANG FILE
Nomor 2 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN Download
Nomor 1 2017 PENGADAAN HAKIM Download
Nomor 1 2011 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 1 2010 STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Download
Nomor 4 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG Download
Nomor 3 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN Download
Nomor 2 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA Download
Nomor 1 2009 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Download
Nomor 1 2007 Pengadilan Perikanan Download
Nomor 1 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Download
Nomor 3 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU Download
Nomor 2 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA Download
Nomor 1 2004 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 3 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Download
Nomor 1 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK Download
Nomor 1 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL Download
Nomor 2 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC Download
Nomor 1 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN Download
Nomor 2 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG Download
Nomor 1 1993 HAK UJI MATERIIL Download
Nomor 1 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING Download
Nomor 2 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 Download

 

Hubungi Kami

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Alamat:
Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684

Telepon: 0717-9111513
 info@ptun-pangkalpinang.go.id

Lokasi

  

 

Statistik Pengunjung

11276606
Hari Ini
Kemaren
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
5512
21641
105692
11014919
559464
967743
11276606

IP Anda : 216.73.216.219
2025-10-25 06:20